myimaginenation

Salah satu tugas negara adalah menciptakan layanan publik yang memadai untuk rakyatnya. Layanan publik tersebut terdiri dari WC umum, telepon umum, transportasi umum, layanan kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, pendidikan gratis, perpustakaan umum, museum, taman kota dan masih banyak lagi. Berbagai bentuk layanan umum ini akan mampu menciptakan dukungan publik kepada pemerintah karena melihat bahwa pemerintahnya peduli terhadap masyarakat.

Layanan umum yang memadai tentu saja sangat jarang bisa ditemukan di Indonesia. Di Jakarta sebagai contoh, sungai Ciliwung yang disekitarnya terdapat tempat tinggal warga menjadi sangat kotor karena perbuatan warga yang membuang sampah, mandi dan melakukan aktivitas-aktivitas yang merusak lainnya di sungai tersebut. Warga jelas tak bisa disalahkan begitu saja. Tidak adanya WC umum oleh pemerintah membuat warga miskin didaerah tersebut terpaksa melakukan hal tersebut. Parahnya, hal ini terus menerus dilakukan oleh setiap generasi yang tinggal di sana.

Transportasi umum juga menjadi masalah, khususnya di Jakarta. Memang transportasi umum sudah disediakan oleh pemerintah. Sayangnya, pemerintah kita lagi-lagi kecolongan dalam urusan pemeliharaannya. Masalah keamanan, kebersihan, keefektifan yang semakin menurun dari angkutan umum merupakan masalah yang tak kunjung usai.

Ironis sekali melihat usaha pelayanan umum yang dilakukan pemerintah dibandingkan dengan pembangunan gedung-gedung perkantoran, mal, perumahan mewah dan apartemen di Jakarta. Pertumbuhan tipe-tipe bangunan ini bisa dibilang sangat pesat dan terus berkembang hingga mencapai luar Jakarta, seperti di Tangerang, Bekasi, Depok, dsb.

Hal ini bisa dikatakan menjadi salah satu bukti betapa memihaknya pemerintah ke masyarakat kelas menengah atas. Memang yang membangun gedung-gedung tersebut bukan dari uang pemerintah, namun yang menjadi sikap pemerintah yang memihak ini adalah penggusuran yang mengatasnamakan pembangunan layanan publik.

Alasan untuk membangun layanan publik jelas tidak bisa diterima. Bukti konkretnya hingga saat ini tidak ada. Tanah-tanah tersebut pada akhirnya dibangun perumahan, mal atau berbagai jenis bangunan komersial lainnya. Ada lagi penggusuran karena masalah tanah milik seseorang. Anehnya, penduduk yang sebelumnya tinggal disana bisa mendapatkan listrik yang seharusnya tidak diberikan kepada rumah yang tidak memiliki surat resmi.

Pelayanan publik yang selama ini terus menerus dijanjikan pemerintah hanya bisa diwujudkan dalam bentuk mal. Ya, layanan publik yang sangat menjamur di Jakarta khususnya. Hingga setiap akhir pekan di Jakarta, pertanyaan yang sering keluar dari penduduk kota adalah “eh, weekend ke mal mana nih?” Bukan lagi bertanya ke mana, tapi ke mal mana. Tak heran jika suatu saat Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan mal terbanyak di dunia.

Tugas pemerintah untuk memberikan layanan publik semakin sulit diwujudkan melihat niat pemerintah yang lebih mementingkan berbagai bentuk gedung komersil. Padahal masyarakat yang tinggal di Jakarta sangat beraneka ragam, mulai dari yang sangat miskin hingga sangat kaya. Pelayanan yang diberikan harusnya seimbang, tidak memihak dan dilaksanakan dengan hati, bukan UUD (ujung-ujungnya duit).