Posts
Kemarin saya berkeliling Jakarta. Dari rumah (Jakarta Utara) sampai ke Senayan (Jakarta Selatan), saya menempuh jalan yang tidak biasa. Biasanya perlu waktu sekitar 30-40 menit melalui jalan tol untuk sampai ke Senayan. Kemarin, saya hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mencapai Senayan, itupun lewat jalan biasa melalui Kota-Monas-Sudirman.
Kesimpulannya, Jakarta bebas macet! Kabar buruknya, hal itu hanya terjadi setiap kali musim mudik (lebaran). Saya membayangkan Jakarta yang sangat lancar setiap hari. Tidak ada kemacetan, polusi yang semakin sedikit dan tentu saja tidak ada stress dalam perjalanan ke kantor, rumah atau tempat-tempat rekreasi.
Musim mudik memang membawa dampak yang baik untuk masalah transportasi Jakarta. Tidak ada lagi yang mengeluhkan macet selama masa liburan ini. Semua suka, senang dan terus menerus berharap kondisi Jakarta bisa seperti ini setiap hari. Sayangnya, entah hingga kapan kita harus terus bermimpi kondisi Jakarta bisa bebas macet seperti musim liburan ini.
Bagi saya, salah satu masalah terbesar Jakarta adalah urbanisasi. Sosiolog Imam B Prasodjo lewat laporan detikNews 2007 mengatakan "Kalau mau Jakarta fokus saja ke fungsi perdagangan dan jasa. Dan fungsi teknis lainnya dilempar ke daerah, seperti pasar induk, penyembelihan hewan itu. Ini akan menumbuhkan daerah.” Satu poin paling penting yang saya dapatkan dari pernyataan beliau adalah pentingnya pembangunan daerah. Jakarta tidak boleh rakus mengambil semua lahan yang ada. Kalau demikian, kita bisa lihat efek negatifnya, seperti perumahan kumuh dimana-mana, pengangguran yang semakin banyak dan tentu saja kemacetan serta polusi tinggi.
Selama ini daerah sudah mendapatkan otonomi daerah. Namun sepertinya tidak ada sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Daerah memang punya hak untuk menumbuhkan daerahnya semaksimal mungkin sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Namun dalam prakteknya, kekuasaan pemerintah daerah nampaknya tidak membawa dampak maksimal ke penduduknya. Salah satu artikel dalam buku Membongkar Budaya terbitan Kompas, dituliskan bahwa selama ini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah atasan bawahan, memerintah dan diperintah. Hal ini terjadi karena ketidakmauan pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada daerah untuk mengurusi daerahnya. Pilkada memang terjadi, namun hingga sekarang, tetap saja urbanisasi desa ke kota, khususnya Jakarta masih tetap ramai karena ketidakpuasan penduduk suatu daerah atas daerahnya.
Di sisi lain, kita bisa melihat banyak investor yang enggan menanamkan modalnya di daerah. Hal ini akibat urusan birokrasi di Indonesia yang dinilai berbelit-belit, khususnya di daerah. Padahal, daerah menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Potensi SDA yang berkelimpahan serta SDM yang banyak jumlahnya. Tahun 2005, birokrasi Indonesia adalah yang terburuk kedua di Asia. Buruknya birokrasi lebih terlihat jelas di daerah. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itulah paradigma yang ada dan sepertinya masih sulit hilang dalam pemikiran orang-orang yang masih menomorsatukan uang, kekuasaan dan kepentingan pribadi maupun golongan, bukannya kepentingan rakyat.
Hingga sekarang, masih banyak orang yang membayangkan Jakarta ‘bersih’ dari segala hiruk pikuknya yang makin tidak terkontrol. Cara terbaik adalah membangun daerah-daerah sehingga tercipta paradigma bahwa mencari uang, masa depan, pendidikan, kesehatan, dsb tidak harus selalu di Jakarta.
Category: Nationality
2 Comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
kasihan kan Jakarta makin penuh, pengangguran makin banyak, polusi makin tinggi dan muncul berbagai masalah lainnya. Sementara di daerah makin ketinggalan.